Sayang sekali… Rencana Pemasaran Kawasaki ER-6 Terbentur Pajak

11 01 2010

Rencana PT Kawasaki Motor Indonesia (PT KMI) untuk memasarkan varian sport terbarunya, yaitu Kawasaki ER-6 pada 2010 ini hingga sekarang belum mendapat kepastian. Pasalnya pemegang merek Kawasaki di Indonesia itu, hingga saat ini masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah dalam menentukan besaran Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

“Saat ini kami sedang menggodok finalisasi rencana kami untuk memasarkan ER-6 ini. Hanya saja, kami juga masih belum mendapatkan kepastian berapa sebenarnya besarif tarif PPnBM itu. Khawatirnya, barang sudah kami banderol dengan asumsi pajaknya 75 persen, eh..nggak tahunya tarifnya 200 persen. Jelas kami kami rugi kan? Terus terang kami bingung dengan kebijakan ini,” papar Freddyanto Basuki, Manajer Pemasaran dan Riset PT KMI kepada Tempo di Jakarta, Jumat (8/1).

Lantaran belum ada kepastian ihwal perpajakan itu, Freddy mengaku tidak tahu kapan persisnya motor bermesin 649 cc itu dipasarkan. Padahal, pada pertengahan Juli 2009, PT KMI menyebut bakal memasarkan ER-6 itu pada paruh pertama 2010. Tak hanya itu, sumber di PT KMI kala itu juga memberi ancar-ancar banderolnya, yaitu sekitar Rp 110 juta on the road.

Motor yang didatangkan ke Indonesia dalam bentuk terurai (completely knack down/CKD) itu bermesin dua silinder, yang dilengkapi pendingin mesin dan sistem injeksi langsung. Sedangkan tenaga yang dihasilkan diklaim mencapai 53 kW pada 8.500 rpm, dan torsi 66 Nm pada 7.000 rpm. Sementara sistem transmisinya menggunakan enam kecepatan.

Ihwal prospek pasar, Feddy optimistis. Pasalnya, kendati ceruk pasarnya kecil, nilai pasar motor jenis ini di tanah air cukup besar. Meski tak menyebut nilainya, Freddy mengatakan permintaan dari tahun ke tahun juga terus bertumbuh. “Jangan salah, motor sport di Indonesia peminatnya juga cukup banyak. Dan brand Kawasaki di segmen sport diakui tidak hanya di lokal tetapi juga global. Jadi saya optimitis lah, ER-6 ini akan sukses di pasar,” tandas dia.

Seperti diketahui, pertengahan Desember lalu Panitia Kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) menyepakati kenaikan tarif pajak barang mewah hingga 200 persen. Sementara tarif sebelumnya maksimal 75 persen.

sumber : TEMPO Interaktif





Kalimantan Barat Punya Banyak Cadangan Uranium

9 01 2010

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kalimantan Barat, Fathan A Rasyid, menyatakan bahwa cadangan uranium di provinsi itu bisa digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir selama 150 tahun.

“Dari data yang ada Kalbar setidaknya memiliki 25 ribu ton uranium yang tersebar di sekitar Kabupaten Melawi,” kata Fathan A. Rasyid di Pontianak, Sabtu.

Ia mengatakan, PLTN merupakan solusi dalam mengatasi kekurangan energi listrik di Kalbar dan Pulau Kaliamantan pada umumnya.

“Baru-baru ini Bapedda Sekalimantan telah menyepakati akan mengembangkan PLTN di pulau itu dalam mengatasi kekurangan energi listrik,” kata Fathan.

Kalbar setidaknya memiliki PLTN berkapasitas 1.000 mega watt untuk mengatasi krisis listrik di provinsi itu. “Akibat krisis listrik tidak sedikit niat investor yang ingin menanamkan modalnya harus ditolak karena terbatasnya pasokan listrik,” katanya.

Ia mengatakan ke depan energi listrik dari nuklir memang harus diperhitungkan, kalau tidak diambil langkah tersebut maka krisis listrik di provinsi ini akan terus berkepanjangan.

“Kami menargetkan PLTN bisa terwujud 10 hingga 16 tahun ke depan. Saat ini pengembangan PLTN di Kalbar sudah masuk tahap studi kelayakan atau pase dua,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Melawi dan Landak di provinsi itu dapat menjadi lokasi pembangunan PLTN.

Menurut dia, Kalbar memenuhi syarat untuk dibangun PLTN, karena salah satu wilayah yang mempunyai uranium, yakni di Kabupaten Melawi.

Selain itu, lanjut dia, Kalbar relatif aman dari bencana seperti gempa. “Sekarang bagaimana mengemas teknologi supaya tidak bocor, dan limbahnya aman,” katanya.

Gubernur Cornelis telah menyampaikan usulan pembangunan PLTN itu kepada Dewan Energi Nasional.

Namun, lanjut dia, rencana dan pengembangan sumber energi di Kalbar sangat tergantung komitmen dari Pemerintah Pusat. “Investor sebenarnya banyak yang mau untuk mengembangkan listrik di Kalbar,” katanya.

Konsumsi terbesar energi listrik di Kalbar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Beban puncak sekitar 123 MW, daya mampu 148 MW.





Introduction

7 01 2010

Assalamualaikum…

Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, Saya Eko Budiyanto, merupakan anak pertama dari 3 saudara, saat ini aku telah memiliki keluarga kecil dengan seorang istri dan dikaruniai seorang anak perempuan yg Cantik.

Saat ini aku bekerja perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang perdagangan otomotif roda dua di Kalimantan Barat, Alhamdulillah aku dipercaya untuk memimpoin cabang yang ada dikota Pontianak.