Sayang sekali… Rencana Pemasaran Kawasaki ER-6 Terbentur Pajak

11 01 2010

Rencana PT Kawasaki Motor Indonesia (PT KMI) untuk memasarkan varian sport terbarunya, yaitu Kawasaki ER-6 pada 2010 ini hingga sekarang belum mendapat kepastian. Pasalnya pemegang merek Kawasaki di Indonesia itu, hingga saat ini masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah dalam menentukan besaran Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

“Saat ini kami sedang menggodok finalisasi rencana kami untuk memasarkan ER-6 ini. Hanya saja, kami juga masih belum mendapatkan kepastian berapa sebenarnya besarif tarif PPnBM itu. Khawatirnya, barang sudah kami banderol dengan asumsi pajaknya 75 persen, eh..nggak tahunya tarifnya 200 persen. Jelas kami kami rugi kan? Terus terang kami bingung dengan kebijakan ini,” papar Freddyanto Basuki, Manajer Pemasaran dan Riset PT KMI kepada Tempo di Jakarta, Jumat (8/1).

Lantaran belum ada kepastian ihwal perpajakan itu, Freddy mengaku tidak tahu kapan persisnya motor bermesin 649 cc itu dipasarkan. Padahal, pada pertengahan Juli 2009, PT KMI menyebut bakal memasarkan ER-6 itu pada paruh pertama 2010. Tak hanya itu, sumber di PT KMI kala itu juga memberi ancar-ancar banderolnya, yaitu sekitar Rp 110 juta on the road.

Motor yang didatangkan ke Indonesia dalam bentuk terurai (completely knack down/CKD) itu bermesin dua silinder, yang dilengkapi pendingin mesin dan sistem injeksi langsung. Sedangkan tenaga yang dihasilkan diklaim mencapai 53 kW pada 8.500 rpm, dan torsi 66 Nm pada 7.000 rpm. Sementara sistem transmisinya menggunakan enam kecepatan.

Ihwal prospek pasar, Feddy optimistis. Pasalnya, kendati ceruk pasarnya kecil, nilai pasar motor jenis ini di tanah air cukup besar. Meski tak menyebut nilainya, Freddy mengatakan permintaan dari tahun ke tahun juga terus bertumbuh. “Jangan salah, motor sport di Indonesia peminatnya juga cukup banyak. Dan brand Kawasaki di segmen sport diakui tidak hanya di lokal tetapi juga global. Jadi saya optimitis lah, ER-6 ini akan sukses di pasar,” tandas dia.

Seperti diketahui, pertengahan Desember lalu Panitia Kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) menyepakati kenaikan tarif pajak barang mewah hingga 200 persen. Sementara tarif sebelumnya maksimal 75 persen.

sumber : TEMPO Interaktif

Iklan